oleh

DPP POIN Tolak RKUHP yang Membelenggu Kebebasan Pers

MAKASSAR – DPP Pewarta Online Indonesia (POIN) Menolak keras Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk disahkan.

Bila RKUHP tersebut disahkan, maka akan sangat berpotensi membungkam kemerdekaan Pers, Ungkap Ketua Umum POIN Andi Chandra Mahardika (Andika) saat ditemui, Kamis,(26/9/2019).

Andika menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Pasal yang sangat mengancam dan membelenggu kebebasan pers Indonesia ada pada Pasal 309 yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dan pada Pasal 310, mengatur tentang pemidanaan pelaku yang menyiarkan berita tidak pasti.

Andika menyampaikan, pada pasal tersebut dapat merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita sebab dengan adanya Pasal ini maka dapat menyebabkan si jurnalis yang memberitakan pernyataan dari narasumber dinilai menyiarkan berita bohong.

Pada Dunia kuli tinta, seringkali ditemukan narasumber yang berubah-ubah pernyataannya. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentan terjerat pasal karet tersebut.

“Pasal karet inilah yang dapat menyebabkan si wartawan yang memberitakan pernyataan dari narasumber dinilai menyiarkan berita bohong,” ujar Andika.

“Selama ini sengketa pemberitaan tak dapat langsung dipidanakan, melainkan harus melalui mekanisme kajian oleh lembaga kode etik profesi wartawan, yakni Dewan Pers, namun jika RKUHP ini disahkan maka jelas akan bertabrakan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”,Tambahnya.

“saya khawatir penegak hukum nantinya akan lebih mengutamakan pasal di RKUHP dibandingkan UU Pers padahal UU Pers adalah lex specialist “,Tutup Andika.

News Feed